Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri
menilai, ada beberapa klaim pemerintah yang harus dikritisi terkait
pertumbuhan ekonomi tinggi beberapa tahun terakhir. Menurutnya, rakyat
harus waspada dengan klaim-klaim yang tidak bertanggung jawab, khususnya
soal penurunan kemiskinan dan pengangguran.
Faisal membandingkan kondisi ekonomi di masa reformasi dengan zaman
Orde Baru. Hasilnya, ekonomi masa sekarang sangat bergantung pada
industri padat modal yang tidak menguntungkan rakyat miskin.
"Pertumbuhan ada tapi tidak berkualitas. Yang tumbuh sektor elit,
perbankan, asuransi, jasa modern, tumbuhnya 8 persen. Tapi sektor
rakyat, seperti pertanian, industri manufaktur, tumbuhnya 4 persen,"
ujarnya dalam diskusi 15 tahun Reformasi di Universitas Paramadina,
Jakarta, Kamis (23/5).
Faisal menyebut era reformasi sebagai perpindahan ke sistem yang
lebih berorientasi pada pasar. Namun, pasar itu semu lantaran tidak
memberi manfaat pada pekerja.
Pernyataannya itu dibuktikan dengan pertumbuhan yang hanya dinikmati
hanya oleh pekerja formal, saat ini lapangan kerja di Indonesia tidak
berkualitas. Mayoritas bersedia bekerja tanpa kontrak alias outsourcing.
"Dampaknya, lapangan kerja tidak berkualitas. Sekarang 54 persen
penduduk pekerja informal, itu tidak ada kontrak, sementara 38 persen
pekerja formal tanpa kontrak," paparnya.
Karena itulah, sepanjang era yang konon pertumbuhannya tinggi,
ketimpangan kaya miskin makin lebar. Faisal menyebut, ketimpangan di
masa reformasi lebih buruk dibanding Orde Baru.
"Ketimpangan memburuk, koefisien gini zaman orde baru tidak pernah di atas 4 persen, sekarang 4,1 persen," tandasnya.
Terlepas dari itu, dia mengapresiasi kondisi reformasi di mana tidak
ada lagi utang luar negeri. Tidak seperti Orde Baru yang ekonominya
keropos lantaran mengandalkan pinjaman asing.
Menurut Faisal, kunci mengembalikan kekuatan ekonomi nasional adalah
desain dan keberpihakan dari negara. Pemerintah harus memihak industri
dalam negeri dan membuka lapangan kerja formal yang berkelanjutan.
"Jadi ada persoalan ekonomi keropos karena tidak ada guidance dari negara di era reformasi," kata Faisal.
sumber merdeka.com